PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (ASN) DI KOTA BENGKULU

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat menghawatirkan termasuk dikalangan pegawai negeri sipil khusus nya di Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian yaitu; (1). Untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (ASN) di Kota Bengkulu. (2). Untuk mendeskripsikan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (ASN) di Kota Bengkulu. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, dari segi sifat penelitian adalah deskriptif. Pada penedekatan penelitian ini menggunakan pendekatan non doctrinal. Hasil penelitian penulis yaitu: (1). Penegakan hukum tindak pidana penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (ASN) di Kota Bengkulu, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap ASN yang terlibat tindak pidana penyalahguna narkotika hanya diberikan sanksi pidana penjara selama 2 (lima) Tahun, sedangkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ASN yang terlibat tindak pidana penyalahguna narkotika dapat dipidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2). Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (ASN) di Kota Bengkulu yaitu: Kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, kurangnya partisipasi masyarakat setempat melaporkan terjadi penyalahguna narkotika oleh pegawai negeri sipil (ASN), dan rendahnya kesadaran hukum pegawai negeri sipil (ASN) yang masih terlibat tindak pidana penyalahgunan narkotika dan Aparat penegak hukum belum professional. Kata Kunci: Penegaka