PERLINDUNGAN HUKUM BENDA CAGAR BUDAYA SEBAGAI UPAYA MEMAJUKAN SEKTOR PARIWISATA DI KOTA PAGAR ALAM SUMATERA SELATAN

Keberadaaan benda cagar budaya membutuhkan perlindungan hukum dan pemeliharaan. Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di kota Pagar Alam Sumatera Selatan, (2)mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum benda cagar budaya di kota Pagar Alam Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini, yaitu : (1) Perlindungan hukum benda cagar budaya di Kota Pagar Alam dilakukan dengan cara : Penyelamatan, yaitu dengan cara juru pelihara atau petugas pemelihara mengirimkan laporan setiap adanya kerusakan ataupun kehancuran dari benda cagar budaya tersebut. Pengamanan, yaitu dilakukan dengan cara menugaskan juru pemelihara. Zonasi benda cagar budaya di Kota Pagar Alam terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.09/PW.007/MKP/2004. Pemeliharaan, yaitu dilakukan dengan cara membersihkan benda-benda cagar budaya. Pemerintah Kota Pagar Alam mengirimkan surat permohonan kepada Dinas dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan dengan maksud untuk dilakukannya pengkajian dan penetapan sebagai Situs Megalit Kota Pagar Alam. Surat tersebut dengan nomor 430/1066/Dikbud/KPA/2019. (2) Hambatan-hambatan berkaitan dengan perlindungan hukum benda cagar budaya di Kota Pagar Alam adalah tidak ada tenaga ahli dibidang benda cagar budaya di Kota Pagar Alam dan kurangnya anggaran di bidang kebudayaan yang mengakibatkan program pelestarian cagar budaya yang telah disusun tidak sepenuhnya bisa terlaksana. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Benda Cagar Budaya, Pagar Alam Sumatera Selata