ANALISIS KOMPETENSI, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Deskriptif Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu)

6 Salah satu bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah daerah berkaitan dengan penggunaan anggaran publik, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan (Setiawati & Sari, 2014). Pelaksanaan pelaporan keuangan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut disebutkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Menurut Mahmudi (2007:65) standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan. Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui kompetensi pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu; (2) mengetahui pemanfaatan sistem informasi oleh pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu; (3) mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan (4) mengetahui kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada pengelola keuangan di Provinsi Bengkulu. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 112 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi memiliki kaitan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Hasil ini mengartikan bahwa, semakin baik kompetensi pengelola keuangan dalam bidang tugasnya maka laporan keuangan daerah yang berkualitas akan mudah tercapai; (2) Pemanfaatan sistem informasi juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Artinya, sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah (SIMDA) membuat pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah semakin cepat, efektif, efisien dan mampu mendorong penciptaan laporan keuangan yang berkualitas; (3) Sistem pengendalian intern pemerintah juga dapat berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Artinya, semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah, dapat meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas; dan (4) Kualitas laporan keuangan di Provinsi Bengkulu telah berada pada kategori baik, yakni telah mencapai karakteristik laporan keuangan seperti relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlak