PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN DALAM KAWASAN PASAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA BENGKULU

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan dalam kawasan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan dalam kawasan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris, dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Kemudian data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara berpikir deduktif-induktif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan di kawasan Pasar Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan mekanisme yang dilakukan yakni dimulai dari penunjukkan petugas penarikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup melalui Surat Perintah Tugas dan petugas menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tanggungjawabnya berdasarkan dengan Surat Perintah Tugas yang ada, namun beberapa yang masih harus mendapatkan perhatian adalah dalam bentuk partisipasi petugas penarikan retribusi persampahan dalam hal perlengkapan administrasi, sehingga banyak pedagang mengeluhkan tentang bukti bahwa mereka sudah membayar iyuran pada setiap harinya, serta masih banyak pedagang yang belum mengetahui secara jelas besaran penetapan tarif retribusi persampahan sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah karena tidak ada sosialisasi dari pihak Pemerintah Daerah serta Dinas Lingkungan Hidup yang menaungi hal ini. (2) Pertanggungjawaban sudah cukup baik, karena sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bengkulu terkait prosedur pelaksanaannya, akan tetapi ada beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan diantaranya bukti pencatatan baik yang dimiliki oleh pedagang, maupun yang dimiliki oleh petugas penagihan, sehingga sulit dilakukan evaluasi, berapa banyak jumlah pedagang, serta berapa banyak jumlah hasil penarikan retribusi yang diperoleh pada setiap bulannya. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemungutan, Retribusi, Persampahan