IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAGI SISWA PENYANDANG DISABILITAS DI SD NEGERI TAMANSARI 1 YOGYAKARTA

M. Sabiq Izzudin. Implementasi Kebijakan Pendidikan Bagi Siswa Penyandang Disabilitas di SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Latar belakang penelitian ini berawal dari keingintahuan peneliti terhadap pelaksanaan Kebijakan Pendidikan bagi Siswa Penyandang Disabilitas di SD Negeri di Kota Yogyakarta khususnya di SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta yang terletak jauh dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Pendidikan yang diterapkan di SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sasaranya adalah mengenai pelaksanaan Kebijakan Pendidikan yang ada di SD Negeri Tamansari 1Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Peneliti menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dan snowballing sampling. Teknik analisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Dalam hal ini peneliti mengungkap mengenai Implementasi Kebijakan Pendidikan Bagi Siswa Penyandang Disabilitas di SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) SD Negeri Tamansari 1 Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan inklusi serta memiliki tiga Kebijakan dalam penyelenggaraannya. Pertama, Kebijakan mengenai peneriman siswa penyandang disabilitas, kedua, Kebijakan mengenai pemberian nilai saat Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK), Ketiga, Kebijakan menganai penyelenggaraan pendidikan inklusi yang tergolong ringan. 2) SD Negeri Tamansari 1 memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya seperti: sikap keterbukaan guru dengan siswa penyandang disabilitas, hubungan komunikasi yang baik antara sekolah dan wali murid, kurikulum dan penilaian yang fleksibel. Sedangkan kekurangannya meliputi: kekurangan guru pendamping khusus, keterbatasan sarana dan prasarana serta pemanfaatan media pembelajaran, keterbatasan kemampuan guru mengenai inklusi, serta belum adanya SOP dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. 3) Upaya untuk mengatasi kekurangannya meliputi: Sekolah berencana menambah Guru Pendamping Khusus (GPK), mengadakan pembinaan kepada guru-guru, mengadakan kerjasama dengan wali murid untuk mendatangkan pendamping sendiri