RESPON ULAMA TERHADAP PROSEDUR IZIN POLIGAMI KE PENGADILAN: STUDI PANDANGAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN BANTUL

Di antara masalah pernikahan yang masih menjadi polemik hangat hingga saat ini adalah poligami. Masalah krusial dalam poligami yang masih senantiasa dipersoalkan adalah terkait izin kepada Pengadilan Agama bagi siapa saja yang akan melakukan poligami. Persoalan tersebut muncul karena memang syarat izin poligami kepada Pengadilan tidak ditemukan di dalam literatur kitab fiqih klasik. Namun kewajiban izin poligami ini dilahirkan oleh pemerintah dalam produk UU tentang perkawinan, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut memunculkan masalah baru, yakni munculnya kubu yang pro dengan ketentuan UU dan ada juga yang kontra. Pertentangan ketentuan poligami antara yang ada dalam peraturan undang-undang dan yang ada dalam fiqh klasik ini lantas membuat masyarakat ada yang sadar hukum dengan mematuhi ketentuan yang ada dalam aturan undang-undang, dan ada juga yang tidak sadar hukum. Dan ulama sampai sekarang masih dianggap sebagai tokoh sentral keagamaan di masyarakat yang masih dijadikan sumber rujukan. Sehingga penulis berkehendak meneliti pandangan dan respon para ulama terhadap persoalan tersebut. Kajian ini merupakan penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data secara langsung dari objek penelitian (field research). Objek penelitian di sini adalah pandangan dan respon para Kiai pesantren di Kabupaten Bantul tentang prosedur izin poligami kepada Pengadilan, dan sekaligus sebagai data primer. Dalam kajian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan utuh, maka metode yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif, analisis. Sehingga studi penelitian dalam tesis ini adalah studi empiris yang berfungsi sebagai media untuk menemukan teori tentang proses terjadi dan bekerjanya hukum. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah: Pertama, Pemahaman dan respon ulama di kabupaten Bantul belum menemukan titik persamaan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan ini disebabkan karena berbagai faktor yang mempengaruhi masing-masing ulama, seperti pendidikan dan lingkungan, termasuk juga pengaruh fikih klasik yang masih cukup dominan. Ulama dari pesantren tradisional justeru lebih cenderung terbuka terhadap berbagai pemikiran baru terhadap masalah-masalah kekinian. Hal ini disebabkan karena pengamatan mereka terhadap realitas kondisi yang ada di masyarakat. Sedangkan ulama dari pesantren modern lebih cenderung eksklusif dengan masih bersikukuh pada konsep aturan fiqh yang tidak mengharuskan adanya aturan izin pengadilan dalam poligami. Kedua,Dalam tataran implementasi, perebutan posisi antara hukum Islam dalam fikih klasik dan hukum Islam hasil pembaharuan negara terkait hukum keluarga masih menjadi polemik berkepanjangan yang belum sampai pada titik finish. Inilah titik pangkal yang mengakibatkan belum optimalnya penerimaan penuh masyarakat terhadap hukum keluarga dalam KHI