PENGELOLAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID SYAR ’AH

Pangandaran merupakan kabupaten yang terletak di daerah Jawa Barat. Awalnya Pagandaran adalah kecamatan yang berada di daerah Kabupaten Ciamis. Namun, sekarang telah memisahkan diri dari Ciamis dan membentuk Pemerintahan sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa kabupaten yang telah memisahkan diri dari pemerintahan sebelumnya maka berhak untuk mendirikan tata kelola pemerintahan sendiri. Pangandaran telah resmi memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagai daerah otonom baru (DOB), sehingga syarat dan ketentuan selanjutnya harus di miliki oleh pemerintahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengelolaan Kabupaten Pangandaran yang dilihat melalui konsep Maqāṣid Syari’ah Pemerintah Kabupaten Pangandaran berhak mengelola daerah Pangandaran dengan segala potensi yang di miliki daerah Pangandaran, baik urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan untuk mencapai kesejahteraan. Sehingga pemerintah daerah Pangandaran harus mengelola daerah Pangandaran dengan harapan Pangandaran menjadi daerah yang berkembang dan sejahtera. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah field research yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil survei lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara langsung dan wawancara dengan responden dalam bentuk tulisan maupun lisan terhadap pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai tata kelola Kabupaten Pangandaran dalam sudut pandang Maqāṣid Syari’ah . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pemerintahan Kabupaten Pangandaran terdapat upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan daerah Pangandaran yang sejahtera, diantaranya upaya itu melalui bidang hukum, bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang pendidikan. Yang mana upaya dari setiap bidang memiliki upaya yang berlandaskan NKRI yang bersifat universal dan tidak melihat dari satu aspek saja. Berdasarkan data yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa jika dilihat dari sudut pandang Maqāṣid Syari’ah upaya-upaya yang di lakukan pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan daerah Pangandaran yang berlandaskan konsep NKRI, yang mana tidak bertentangan dengan konsep Maqāṣid Syari’ah . Karna upaya yang di lakukan pemerintah tidak melihat dari satu aspek saja dan bertujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat daerah Pangandaran