PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KOTA YOGYAKARTA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) WONOSARI

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Oleh karena kesehatan hak dan investasi, setaip warga Negara berhak mendapatkan atas kesehatan termasuk masyarakat miskin. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan termasuk masyarakat miskin terkait pelayanan kesehatan tersebut, Negara telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan yang biasa dikenal dengan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada sistem jaminan kesehatan saat ini. Tapi dalam kenyataannya banyak hak-hak pasien pengguna BPJS Kesehatan yang PBI banyak yang tidak dipedulikan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan kajian terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran apakah sudah sesuai dengan kepakatan kedua belah pihak (BPJS Kesehatan Kota Yogyakarta dengan RSUD Wonosari) terkait surat perjanjian kerjasama dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti menggonakan metode deskriptif analitik. Memulai data-data yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, telaah pustaka, media massa serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek peneliti. Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian untuk menganalisis ketentuan pelaksaan jaminan kesehatan serta sumber-sumber hukum yang berlaku dan mengkaji pada kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan jaminan kesehatan bagi pengguna Penerima Bantuan Iuran di terapkan di lapangan. Dalam hasil peneltian dilapangan menunjukan bahwa pelaksanaan jaminan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul tepatnyya di RSUD Wonosari sebagai rumah sakit salah satu milik pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan rujukan masih mengabaikan terkait pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang mana merupakan visi misi dari rumah sakit tersebut. Akan tetapi terkait pelayanan administrasi masih ada yang berbelit-belit meskipun itu tidak separah dahulu akan tetapi untuk pelayanan kesehatannya beberapa masih ditemui perbedaan pelayana