PENGELOLAAN PORTAL BERITA ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Teknologi berkembang pesat dan sangat determinan terhadap kehidupan masyarakat. Tantangan demokrasi saat ini bukan hanya pada ruang-ruang praktis kehidupan sosial, melainkan juga dalam dimensi internet atau online. Arus informasi dalam dunia maya tidak dapat dibendung. Berita telah terdistorsi menjadi kumpulan propaganda yang menyesatkan publik. Oleh karena itu, perlu dilihat kembali bagaimana seharusnya portal berita online dijalankan dengan merujuk pada substansi hukum yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers. Serta sanksi apa yang dapat diberikan jika tidak sesuai dengan aturan tersebut. Untuk menjawab pokok masalah di atas, penyusun melakukan penelitian pustaka (Library Research) dengan pendekatan yuridis-normatif. Objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum, informasi hukum maupun norma hukum itu sendiri sebagai upaya perumusan pembenaran. Pengamatan dimulai dengan menguraikan keberadaan pers hingga perkembengannya dari cetak menjadi Online. Kemudian keberadaan Portal Berita Online tersebut dianalisis dengan metode deduktif, yakni menelaah undang-undang serta peraturan terkait dan melihat kesesuaiannya dilapangan. Setelah di analisis, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pers masih cukup tegas mengatur bagaimana suatu perusahaan pers menjalankan fungsi, hak, serta kewajibannya di Indonesia. Dalam pengelolaan portal berita online, tidak ada yang membedakan dengan jenis media lainnya, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang tersebut frasa media online atau istilah sejenisnya. Tapi pengaturan lebih spesifik tetap diperlukan. Untuk itu, Dewan Pers sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk meningkatkan kehidupan pers, mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Karena bagaimanapun, internet sebagai media baru memiliki kekhasannya sendiri. Untuk menindak situs atau portal online yang tidak menjalankan kaidah perundang-undangan, kode etik jurnalistik, serta Pedoman Pemberitaan Media Siber, Kementrian Informasi dan Komunikasi membentuk Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan negatif (FPSIBN) Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 290 Tahun 2015. Kepolisian Republik Indonesia pun memiliki Direktorat Cyber Crime yang terus bekerja memberantas kejahatan siber, erta sanksi dari berbagai rangkaian kaidah peraturan perundang-undangan lainny