SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK PIERRE CARDIN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Merek merupakan aset tak berwujud yang dimiliki oleh pelaku usaha yang digunakan sebagai identitas produknya. Seiring perkembangannya, merek tidak hanya digunakan sebagai penanda, melainkan juga sebagai jaminan kualitas produk. Oleh karena itu, merek digolongkan sebagai sebuah kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila merek didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan yang diberikan bersifat mutually exclusive dalam teritori negara. Untuk menjamin kepastian hukum merek, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengatur merek yang tidak memiliki unsur pembeda atau identik dengan merek lain harus ditolak pendaftarannya, atau bahkan dibatalkan jika telah terdaftar. Ketentuan tersebut merupakan komitmen terhadap Perjanjian TRIPs yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Akan tetapi, fakta di lapangan bahwa suatu merek yang tidak memiliki daya pembeda harus ditolak pendaftarannya terkadang tidak berlaku semestinya. Salah satu kasus terjadinya pendaftaran dua merek identik adalah merek Pierre Cardin milik Pierre Cardin dan Pierre Cardin milik Alexander Satryo Wibowo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Alasan Ditjen KI memberikan perlindungan terhadap dua merek Pierre Cardin atas nama pemilik yang berbeda di Indonesia, 2) Kesesuaian perlindungan terhadap kedua merek Pierre Cardin tersebut dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan 3) Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili sengketa merek dengan putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/Pdt.Sus.Merek/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengacu pada wawancara pada Ditjen KI selaku lembaga yang berwenang dalam pendaftaran merek dan juga data kepustakaan yang diperoleh melalui putusan Mahkamah Agung dan literatur-literatur lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan melihat fakta dan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kedua merek Pierre Cardin memiliki persamaan pada pokoknya dan masih memiliki unsur pembeda berupa opmark. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengakomodasi adanya perlindungan terhadap dua merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhan. Salah satu hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan adanya itikad tidak baik Alexander Satryo Wibowo yang bermaksud mendompleng ketenaran merek Pierre Cardin milik Pierre Cardin. Meskipun demikian, putusan Pengadilan Niaga Jakarta dan Mahkamah Agung adalah menolak gugatan pembatalan merek Pierre Cardin milik Alexander Satryo Wibowo. Hal tersebut dirasa kurang memenuhi keadilan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang secara jelas tidak mengakomodasi pendaftaran dua merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhanny