MEKANISME PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALAN TOL KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR)

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 1 menyebutkan “pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah”, dalam meningkatkan pembangunan infrasturtur dan fasilitas umum. Pemerintah membangun proyek percepatan ekonomi dengan membangun sejumlah jalan tol yang menghubungkan provinsi timur sampai barat pulau jawa. Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu wilayah yang dilalui dalam proyek percepatan ekonomi dengan membangun jalan tol yang bermula dari Kabupaten Pasuruan melewati Kabupaten Probolinggo sampai memasuki Kabupaten Banyuwangi. Adapun pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Probolinggo melewati 8 kecamatan dan 29 desa yang di dalamnya termasuk juga Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo yang akan dibangun proyek percepatan ekonomi. Pemerintah telah menetapkan lokasi yang akan dibangun jalan percepatan ekonomi ini dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 188/809/ktsp/013/2015 dengan membutuhkan sekitar 2.700.170 m2 tanah. Termasuk di dalamnya Desa Jorongan yakni sekitar 239.515 m2 tanah yang akan dipakai untuk pembangunan jalan tol. Maka dalam hal ini pengadaan tanah masih mengalami beberapa kendala hingga pertengahan tahun 2017 dalam pembagian ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena proyek jalan tol. Dari perjalanannya proses pengadaan tanah tersebut masih ada problematika, hingga pertengahan tahun 2017 wilayah Desa Jorongan. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Desa Jorongan dan apa kendala-kendalanya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu data yang telah terkumpul kemudian menganalisa data yang terkumpul sesuai dengan teori, adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terkait sebagai data primer, dan melakukan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, mekanisme pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol di Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo pada prinsipnya sudah sesuai dengan Perpres Nomer 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan tujuan pembangunan ini dapat menjadi acuan mempermudah penjelasan tentang pembayaran ganti rugi yang belum diselesaikan dalam persoalan pengadaan tanah dan juga sebagai acuan terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga dan nilai tanah dalam menilai tanah yang akan dijadikan proyek percepatan perekonomian bangsa