KOLABORASI PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip manajemen kolaborasi yang terdiri atas koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi dalam pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. Terdapat 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang diketahui memiliki dan menyelenggarakan program pembinaan yang tertuju pada anak jalanan, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Penelitian dilaksanakan sebagai studi kasus pada kedua instansi teknis tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data primer berasal dari 17 orang informan kunci antara lain, 1 (satu) orang Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, 1 (satu) orang Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, 1 (satu) orang Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, 1 (satu) orang Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, 1 (satu) orang Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar, 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Makassar, 5 (lima) orang pelaksana program kegiatan pembinaan anak jalanan pada Dinas Sosial Kota Makassar dan 5 (lima) orang pelaksana program kegiatan pembinaan anak jalanan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar. Informan biasa yang telah ditetapkan tidak memberikan keterangan yang signifikan. Analisa terhadap kedua jenis data tersebut bersifat kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak ditemukan indikasi penerapan prinsip-prinsip manajemen kolaborasi yang terdiri atas koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi dalam pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak jalanan di Kota Makassar, baik secara administrative maupun melalui laporan teknis. Hal tersebut diperkuat oleh data temuan bahwa upaya penerapan prinsip-prinsip manajemen kolaborasi hanya dilakukan pada tahap perencanaan program melalui peran dan fungsi Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Makassar sebagai pelaksanaan fungsi perencanaan manajemen pembangunan daerah. Pada konteks yang sama, ditemukan 5 (lima) ragam program kegiatan Dinas Sosial yang secara spesifik fokus pada komunitas anak jalanan dan 3 (tiga) ragam program kegiatan Dinas Pendidikan. Namun hanya satu program kegiatan yang dalam pelaksanaannya berlangsung interaksi estafet satu sama lain. Interaksi tersebut ditandai oleh diserahkannya anak jalanan yang masih usia sekolah hasil penjaringan patroli anak jalanan Dinas Sosial kepada Dinas Pendidikan karena relevan dengan krieteria target sasaran kegiatan pendidikan masyarakat. Fakta interaksi tersebut bukan merupakan output ataupun outcome dari proses koordinasi pelaksanaan kegiatan dimana didalamnya berlangsung komunikasi antara Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dalam upaya mencapai 1) integrasi kegiatan dan tujuannya; 2) kesesuaian perspektif akibat perbedaan nomenklatur 3) keselarasan dan harmonisasi waktu, data serta aspek teknis kegiatan; 4) saling support perangkat berteknologi dalam pelaksanaan kegiatannya. Model proses kolaborasi pelaksanaan program direkomendasikan berbasis prosedur dan mekanisme perencanaan program pembangunan kolaboratif dengan disain aplikatif yang ottomatis akan memposisikan instansi teknis yang memiliki peran dominan selaku coordinator. Novelty; 1) temuan memberi terang dan arah bagi possibility praktek manajemen kolaborasi pelaksanaan program sekaligus sebagai kritik terhadap realitas; 2) temuan memberi kontribusi terhadap tatanan konsep manajemen kolaborasi Johnson, Kast & Rosenweig (2002) dengan menata secara kategoris unsur-unsur pembangunnya antara lain koordinasi dan mekanisasi ke dalam komponen inti (core component) dan integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi ke dalam komponen nilai (core values). Kata Kunci: Manajemen Kolaborasi dan Program Pembinaan Anak Jalanan