Studi komparatif terhadap penetapan biaya pemeliharaan anak dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor l7/Pdt.G/2009/P A.Mn dan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dokumentasi (content analisis) yang memperbandingkan penetapan biaya pemeliharaan anak dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor l7/Pdt.G/2009/P A.Mn dan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum. majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dan Sidoarjo serta bagaimana persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum dan hasil ijtihad majelis hakim kedua pengadilan dalam memutus perkara tersebut. Data penelitian dihimpun dari dokumen yang berupa salinan putusan Nomor 17/Pdt.G/2009/P A.Mn dan Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA.Sda serta literatur-literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan tersebut, dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, telaah pustaka, dan interview. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif (descriptive comparative). Hasil penelitian menyebutkan bahwa perkara Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Mn diputus bahwa Tergugat wajib membayar biaya pemeliharaan anak berusia 14 tahun sebesar Rp 750.000,-/bulan, jauh lebih tinggi dari kemampuan Tergugat yang hanya Rp 300.000,-/bulan. Putusan tersebut didasarkan pada pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang­ Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c) KHI, dengan alasan demi kepentingan dan masa depan anak serta karena Penggugat mempunyai penghasilan lain yang tidak tetap. Sedangkan perkara Nomor 0277/Pdt.G/2009/P A.Sda diputus bahwa Tergugat wajib membayar biaya pemeliharaan anak berusia 7 tahun sesuai dengan kemampuannya yaitu sebesar Rp 300.000,-/bulan lebih rendah dari tuntutan Penggugat sebesar Rp 500.000,-/bulan. Putusan tersebut didasarkan pada pasal 156 huruf (d) KHI, dengan alasan Tergugat hanya mampu memberikan biaya sebesar itu dan tidak mempunyai penghasilan lain. Kedua putusan tersebut sama sama merupakan produk ijtihad hakim dan diputus berdasarkan dasar hukum yang diakui di Indonesia. Perbedaannya putusan Nomor 17/Pdt.G/2009/PA.Mn diputus dengan lebih mempertimbangkan kepentingan anak dari pada kemampuan ayah, sedangkan putusan Nomor 0277/Pdt.G/2009/PA. Sda, diputus dengan lebih mempertimbangkan kemampuan ayah. Dan bagi para hakim, dalam memberikan putusan, hendaknya lebih mempertimbangkan kemampuan ayah dari pada kepentingan anak, meskipun ayah adalah pihak yang bertanggung jawab dalam hal biaya pemeliharaan anaknya