Tinjauan hukum Islam terhadap keharusan membayar Saji Krama dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ketentuan adat tentang saji krama dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharusan membayar saji krama dalam perkawinan adat masyarakat Islam di desa karang bajo kecamatan bayan kabupaten lombok utara. Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif-verifikatif, dengan tujuan menggambarkan keadaan atau fenomena tentang saji krama kemudian dianalisis dengan ketentuan hukum Islam, baik dari al-Quran, hadis ataupun pendapat ulama untuk menilai fakta di lapangan. Dalam mendeskripsikan data yang diperoleh, penulis menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak adat telah menetapkan bahwa sebuah perkawinan harus didahului dengan mulang serta harus membayar saji krama. Ketentuan ini mengharuskan setiap warga masyarakat Desa Karang Bajo tunduk dan patuh terhadap ketentuan adat tersebut, karena siapa saja yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi dan pernikahannya tersebut tidak mendapatkan pengakuan sosial dan status legal perkawinan yang lengkap. Selain itu, sebelum adanya kesepakatan terkait saji krama ini, maka pernikahan secara agama pun belum bisa dilaksanakan. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap keharusan membayar saji krama dalam perkawinan adat masyarakat Islam di desa Karang Bajo jika ditinjau dari segi makna atau tujuannya, maka tradisi saji karma ini termasuk dalam kategori 'urf sahih (sah). Sedangkan jika tradisi saji krama ini ditinjau dari segi praktek serta sanksi yang diberikan kepada yang melanggar atau tidak mematuhi ketetapan tentang saji krama ini, maka tradisi saji krama ini termasuk dalam kategori 'urf fasid (rusak). Mengingat perkawinan ini merupakan suatu ibadah, maka hendaknya dalam melaksanakan perkawinan tidak hanya memperhatikan ketentuan adat semata, namun yang lebih penting dan harus diutamakan adalah ketentuan agama, karena yang menent ukan sah dan tidaknya sebuah ibadah adalah terlaksananya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama. Kepada tokoh agama, tokoh adat dan pihak yang berwenang, hendaknya memberi penjelasan kepada masyarakat, bahwa saji krama ini bukanlah sebagai penentu keabsahan atau syarat sahnya sebuah pernikahan, sehingga yang tidak mampu membayar tidak dikucilkan dimasyarakat