Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap kewenangan komisi informasi dalam UU no. 14 tahun 2008

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan : bagaimana kewenangan komisi informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik dalam kajian undang-undang maupun kajian fiqih siyasah? Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (teks reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-verivikatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa Komisi Informasi dalam hal penyelesaian perkara informasi publik dengan cara mediasi danlatau ajudikasi. Dan untuk melaksanakan penyelesaian perkara tersebut komisi infonnasi mempunyai kewenangan untuk memanggil, mempertemukan, atau bahkan menghadirkan badan informasi terkait dalam sengketa, itu berat1i tidak ada pihak manapun yang dapat menghalang-halangi komisi infonnasi untuk memanggil seseorang atau badan publik yang terkait. Selain itu Komisi Infonnasi juga mempunyai kewenangan unt uk bebas meminta bahan, catatan, barang bukti yang terkait dengan sengketa tersebut untuk menjadi pertintbangan komisi infonnasi dalam menyele aikan permasalaban-pennasalahan infonna5i. masyarakat atau badan informasi tidak diperkenankan menghalangi mcnyembunyikan bahan-bahan yang dibut uhkan oleh komisi informasi pada saat itu. Keberadaan Komisi Informasi beserta kewenangannya di Indonesia sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam Fiqih Siyasah. Yaitu konsep Tahkim, Keadilan dan al-anu bi al-ma'rufwa al-nahy 'an al-munkar untuk mewujudkan ketentramanan ketertiban umum dan untuk memperkecil terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh wilayat al-Mazalim dalam ketatanegaraan Islam