Pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo menurut Perda No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir dalam kajian fikih Siyasah

Skripsi dengan judul adalah hasil penelitian pustaka atau Perda, dan diadakan penelitian lapangan untuk memperkuat dan membuktikan kebenaran mekanisme teori dan praktek di lapangan. Penelit ian ini dilakukan unt uk menjawab pertanyaan: Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemkab Sidoarjo men urut Perda No. 1 Tahun 2006 dan bagaimanakah pandangan fikih siyasah terhadap bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo menurut Perda No. I Tahun 2006. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis dan verifikatif. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan at uran tentang parkir berlangganan menurut Perda No. 1 Tahun 2006 serta realitasnya di lapangan dan bentuk pertanggungjawaban pengelola retribusi parkir berlangganan oleh Dishub Sidoarjo, selanjutnya menganalisisnya dengan fikih siyasah. Parkir berlangganan adalah salah satu upaya daerah unt uk menyediakan anggaran yang dibut uhkan dan memperlancar jalannya pembangunan. Hasil penelit ian men unjukkan bahwa bentuk pcrt anggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Dishub adalah dalam bentuk laporan langsung ke Bupat i. Segala akt ifit as berkenaan dengan parkir; mulai dari keuangan, pengawasan, dan pengendalian wajib dilaporkan kepada Bupati. Dalam menjalankan pertanggungjawaban pengelolaan, Dinas Perhubungan Sidoarjo memiliki tugas yakni monitoring dan pcngawasan diantaranya mengadakan pendataan dan evaluasi jukir dan titik parkir serta lokasi parkir di lapangan. Bcrikutnya adalah pembinaan, diant aranya mcnyusun rencana program kegiat an sosialisasi pelaksanaan parkir tepi jalan umum. Terakhir yakni tindakan hukum, melaporkan segala tindakan kepada Kepolisian, apabila dipandang tindakan dan perbuatan dalam pengelolaan parkir merugi kan dalam kaitan dengan perbuatan yang berunsur pidana. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo menurut Perda No. 1 Tahun 2006 adalah pelayanan parkir, pem ungutan, dan penetapan retribusi parkir. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo dalam pandangan fikih siyasah dinilai masih bai k dan bel um men unjukkan adanya pcnyalahgunaan wewenang. Apabila evaluasi terhadap Perda No. 1 Tahun 2006 oleh Pemkab. Sidoarjo tetap membcrlak ukan retribusi parkir berlangganan, diharapkan mekanisme praktek dari sektor pelayanan, sistem parkir, dan jukir di lapangan harus diperbaiki. Meningkat kan honor jukir, sampai pada tingkat kelayakan pada um umnya, agar t idak mencari pendapat an tambahan yang ilegal