Analisis maqasid al shari'ah Jasser Auda terhadap pasal promosi atau iklan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pasal tentang permasalahan promosi atau iklan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen? dan analisis maqasid al-shari‘ah Jasser Auda terhadap permasalahan promosi atau iklan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen?.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang datanya dihimpunmenggunakan metode dokumentasikemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu berusaha mendeskripsikan terlebih dahulu pasal-pasal promosi dan periklanan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lalu dianalisis menggunakan maqasid al-shari‘ah menurut Jasser auda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:pertama, Permasalahan mengenai iklan atau promosi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat padapasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 13, dan pasal 17 yang memuat tentang larangan atas promosi yang dapat merugikan konsumen serta pasal 20 yang memuat tentang kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari periklanan yang dilakukan; kedua, Pasal-pasal Promosi atau Iklan yang ada dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tersebut selaras dengan maqasid al-shari’ah yang diformulasikan oleh Jasser Auda karena sejalan dengan prinsip maslahah yang sesuai dengan maqasid, yaitu penjagaan terhadap harta (hifzu al-mal), yang mana dengan adanya undang-undang tersebut, maka pelaku usaha tidak lagi dapat melakukan promosi yang merugikan konsumen. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka bagi pelaku usaha di Indonesia seharusnya lebih berhati-hati kembali dalam melakukan promosi atas usahanya, karena terdapat undang-undang yang membatasi kegiatan usaha yang berdampak pada kerugian konsumen dan bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh promosi yang dilakukan pelaku usaha, seharusnyatidak ragu untuk melaporkan kerugiannya selama diatur dalam peraturan perundang-undangan, terlebih lagi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sesuai dengan maqasid al-shari’ah