Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan suami hiperseks: studi putusan no.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas

Skripsi yangberjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja dan Suami Hiperseks (Studi Putusan Nomor.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas).” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan perkara dalam putusan Nomor.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas Tentang Pemberian Izin Poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan suami hiperseks, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan nomor.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas tersebut. Data penelitian dihimpun dari data dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum oleh hakm Pengadila Agama Pasuruan dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi: “ menolak atau menghindari mafsadahharus didahulukan daripada menarik maslahah”. dan Juga kaidah fikih yang berbunyi: “ apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan mafsadah yang lebih berat dan mengerjakan mafsadah yang lebih ringan.” Karena memandang keinginan Pemohon maupun Termohon yang menginginkan untuk melakukan poligami sangat tinggi hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami dan jika dua hal yang sama mengandung mudharat (resiko), maka diipilih mudharat yang lebih ringan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada Dasar hukum dan pertimbangan hakim yan digunakan dalam memutus perkara izin poligami tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Hakim yang memiliki kewenangan bahwa alasan yang diajukan menyatakan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan harus mengurus rumah tangga dan anak-anak, dan menurut keterangan isteri bahwa suami hiperseks, sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu atau poligami. Penulis berharap untuk kedepannya ketentuan alasan izin poligami dalam peraturan perundang-undangan lebih dipertegas terutama bagi kasus suami hiperseks, karena menurut penulis ketika seorang dinyatakan hiperseks berarti memiliki keinginan berlebihan dalam hal kebutuhan berhubungan biologis suami isteri, melebihi batas sewajarnya pada umumnya dan melebihi batas kemampuan seorang isteri dalam pemenuhan hak suami. Karena dikhawatirkan alasan suami hiperseks akan menjadi celah bagi suami yan ingin mengajukan poligami dengan mudah tanpa adanya alasan yang darurat (syar’i) yang memamg seorang suami diperbolehkan untuk poligami