Pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya no. 314/pdt.g/2012/Pta.Sby terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo no. 254/pdt.g/2012/Pa.Sda tentang pembagian sepertiga gaji pegawai negeri sipil kepada istri dan anak pasca perceraian: analisis hukum Islam dan peraturan pemerintah nomor: 10 tahun 1983

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul Analisis Pembatalan Keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby dalam hal Pembagian Sepertiga Gaji PNS kepada Istri dan Anak Pasca Perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan: Pertama, Bagaimanakah Dasar Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/PA.Sda Dalam Hal Pembagian Sepertiga Gaji PNS Kepada Istri Dan Anak Pasca Perceraian. Kedua, Bagaimanakah Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/PA.Sda Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby Dalam Hal Pembagian Sepertiga Gaji PNS Kepada Istri Dan Anak Pasca Perceraian. Penelitian yang dihimpun menggunakan pendekatan Kualitatif. Penegumpulan data ini melalui dokumentasi, dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 254/Pdt.G/2012/PA.Sda dalam hal pembagian sepertiga gaji PNS kepada Istri dan Anak pasca perceraian, sudah tepat, dikarenakan Hakim Pengadilan Agama menetapkan secara ex officio apa yang termuat dalam diktum nomor 4 (empat), adalah tidak tepat dan dipandang telah memutus lebih dari yang diminta (ultra petita), Sedangkan penerapan pemberian atau pemotongan sepertiga gaji suami kepada isteri sampai isteri kawin lagi bertentangan dengan syariat Islam yang hanya mewajibkan seorang suami membelanjai atau memberi nafkah kepada isteri yang dicerai sampai batas waktu iddah, sebagai seorang ayah mempunyai kewajiban untuk memberikah nafkah kepada anaknya hingga berumur 21 Tahun. Berdasarkan hasil penelitian distas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Kepada Pengadilan Agama, diharapkan untuk memutus sesuai dengan apa yang ada di dalam Hukum Islam karena, dalam Hukum Islam hanya mewajibkan suami untuk memberikan nafkah Iddah dan mut’ah kepada bekas istrinya dan memberikan nafkah anak kepada anak-anaknya hingga berumur 21 Tahun, 2. Perlu adanya sebuah pengkajian terhadap sepertiga pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Hukum Syariat Islam