IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM UPAYA PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU : Studi deskriptif terhadap kebijakan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung

Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat, selain itu mendukung manfaat ekologis, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika kota. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa di setiap kota harus memiliki lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30%. Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan memiliki luasan lahan RTH yang kurang sesuai amanat Undang-undang. Berlatarbelakang hal tersebut penelitian ini membahas bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam upaya Pengelolaan RTH dengan rumusan masalah sebagai berikut; (1), Apa saja Kebijakan Pemerintah Kota Bandung tentang Pengelolaan RTH?; (2), Bagaimana proses penyusunan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya Pengelolaan RTH?; (3), Sejauh mana keefektifan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya Pengelolaan RTH?; (4), Hambatan-hambatan apa saja yang dialami Pemerintah Kota Bandung dalam upaya Pengelolaan RTH?; (5), Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandung agar warga masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam Pengelolaan RTH? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi deskriptif. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur. Hasil Penelitian ini mengemukakan bahwa Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota dalam pengelolaan RTH antara lain Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan RTH, Perda Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, Juknis, SOP dan master plan dalam pelaksanaan pengelolaan RTH. Proses kebijakan pengelolaan RTH itu ada tataran formulatif dan implementatif. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota dalam Pengelolaan RTH di Kota Bandung dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada dukungan dari para pemangku kepentingan yang konsen dan konsisten. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota dalam pengelolaan RTH di Kota Bandung ini yaitu; a. ketersediaan lahan RTH b. SDM dilihat dari kualitas dan kuantitas, c. keterbatasan sumber dana atau anggaran, d. minimnya sarana dan prasarana pendukung operasional untuk mengelola RTH di Kota Bandung, e. kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk peduli dan mengelolaa lingkungan khususnya RTH, dan f. pihak swasta yang hanya berorientasi komersil. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan RTH antara lain; a. Intensifikasi pengelolaan RTH, b. Ekstensifikasi RTH melalui penambahan luas RTH, c. penambahan sarana prasarana dan tenaga operasional di lapangan, d. pengajuan penambahan anggaran dana untuk mendukung dan memaksimalkan dalam pengelolaan RTH, e. pengendalian pemanfaatan ruang melalui proses perijinan yang dilaksanakan di SKPD terkait, f. meningkatkan komunikasi dan sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat tentang pengelolaan RTH, g. meningkatkan pola-pola kemitraan terhadap berbagai stakeholder tentang pengelolaan RTH.----------Open green space is one of the essential elements in shaping the environment comfortable and healthy city, besides supporting the benefits of ecological, social, cultural, economic, and aesthetic of the city. Act No. 26 of 2007 mandates that every city should have a Green open space land (RTH) by 30%. Bandung is a city with a fairly high population density and has a land area of RTH that is less appropriate mandate of the Act. Based on this research discusses how the implementation of the Government policy of Bandung in the management of RTH with the following problem formulation; (1), what are the Government's policy on managing the Bandung RTH?; (2), how the process of drafting the Government policies of Bandung in the effort of managing RTH?; (3) the extent to which the effectiveness of the Government's policy of Bandung in the effort of managing RTH?; (4), any barriers experienced by the Government of the city of Bandung in the effort of the management of RTH?; (5) How the efforts of the Government of the city of Bandung in order that the citizens of the community participated in the management of RTH? The approach used in the study was a qualitative approach using the methods of descriptive studies. Gathering techniques used are observation, interview, study the documentation and study of literature. The results of this study suggested that the city government issued a policy in the management of RTH among other Regulatory areas of Bandung city number 7 in 2011 about the management RTH, Regulatory areas of Bandung city number 18 in 2011 about Spatial Plan area (RTRW) Bandung, technical instructions, SOP and the master plan in the implementation of the management of RTH. Process management policies RTH that there is a level of formulatif and implementatif. Implementation of the policy of the City Government in the management of RTH in Bandung can be implemented with either when there is support from stakeholders are concentrated and consistent. Barriers experienced by the City Government in the management of RTH in Bandung this IE; a. availability of land RTH b. human resources viewed from quality and quantity, c. limitations of the source of funding or budget, d. lack of operational supporting infrastructure and facilities to manage RTH in Bandung, e. lack of awareness of the citizens of the community to care for and maintain the environment particularly RTH, and f. private parties that only commercial-oriented. Efforts undertaken in the management of RTH among others; a. Intensifying the management of RTH, b. RTH Extensification through the addition of extensive RTH, c. the addition of infrastructure and operational personnel in the field, d. submission of the addition of budget funds to support and maximize management RTH, e. control of use of space through the process of licensing at SKPD related, f. increase communication and socialization to all walks of life about the management of RTH, g. enhance partnership patterns against various stakeholders about the management of RTH