PEMIDANAAN TERHADAP PELAJAR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

Penyalahgunaan obat sebagai salah satu gajala sosial dalam masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar-baru mulai tampak dan menjadi sebutan orang yang makin senter di mana-mana sekitar tahun 1969. Penyalahgunaan narkotika, dan obat-obatan berbahaya lainnya oleh remaja tidak dapat digolongkan sebagai kenakalan yang wajar. Penyalahgunaan merupakan pelanggaran hukum. Akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada remaja di hari ini akan terasa akibatnya pada hari esok bagi remaja sebagai generasi penerus. Rusaknya generasi penerus berarti rapuhnya ketahanan nasional suatu bangsa. Dalam penelitian hukum ini Penulis bermaksud mengambil rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelajar yang melakukan tindak pidana narkotika dalam praktik di Pengadilan Negeri Surakarta? Perlakuan khusus apa saja yang diberikan kepada pelajar dalam pemidanaan terhadap pelajar yang melakukan tindak pidana narkotika? Perlakuan khusus apa saja yang diberikan kepada pelajar dalam pemidanaan terhadap pelajar yang melakukan tindak pidana narkotika? Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam memberantas tindak pidana narkotika di kalangan pelajar? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pada tahap awal yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemidanaan terhadap pelajar pengguna narkotika, bahwa hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelajar pengguna narkotika, sanksi pidana yang dijatuhkan pada umumnya diancam secara kumulatif (dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda bisa dijatuhkan bersama). Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelajar pengguna dan pengedar narkotika, masih mempertimbangkan bahwa pelajar merupakan anak yang masih dalam pertumbuhan, karena masih dimungkinkan untuk bisa berubah. Karena bukan hukuman yang harus di jatuhkan, akan tetapi pengarahan penyuluhan serta rehabilitasi yang harus diberikan, sehingga mereka bisa memahami permasalahan yang ada dan tidak akan melakukannya lagi. Perlakuan khusus yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, ditempuh melalui suatu peradilan khusus (sistem peradilan formal) berdasarkan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam memberantas tindak pidana narkotika dikalangan pelajar yaitu Faktor Perundang-Undangan, Faktor Organisasi/Sindikat, Faktor Penegak Hukum, Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Faktor Peranan Media