EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENDIDIKAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL OLEH KANTOR IMIGRAN KELAS 1 MAKASSAR

ABSTRAK\ud PASONDAAN AMIR (B111 09 292), Efektivitas Pengawasan dan Penindakan Tenaga Kerja Indonesia llegal oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar. Di Bawah Bimbingan Marwati Rlza Selaku Pembimbing I dan Sulfan Hakim Selaku Pembimbing II.\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan bentuk pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar untuk mencegah tenaga kerja Indonesia ilegal bekerja ke luar negeri dan untuk mengetahui bentuk penindakan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar dalam upaya menanggulangi tenaga kerja Indonesia ilegal.\ud Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penults menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur/kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.\ud Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (I) Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar untuk mencegah tenaga kerja Indonesia ilegal bekerja ke luar negeri berjalan efektif, hal ini dapat diukur dari tiga indikator yakni implementasi pengawasan pada saat penerbitan dokumen bagi calon TKI, pengawasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi di Bandara maupun di Pelabuhan, dan jumlah data TKI illegal pertahunnya yang semakin menurun. (II) Penindakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar adalah hasil koordinasi dengan penegak hukum lainnya seperti kepolisian, TNI, petugas Kementerian Perhubungan, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ketika melakukan penangkapan terhadap calon TKI illegal yang hendak bekerja ke luar negeri maka akan menghubungi kantor imigrasi. Tindakan yang dilakukan oleh pihak imigrasi adalah membantu aparat untuk memverifikasi data, seperti paspor guna menguji asli atau tidaknya dokumen tersebut. Jika terjadi pelanggaran maka pihak imigrasi akan berkoordinasi kembali dengan pihak yang berwenang seperti kepolisian guna menyerahkan kasus tersebut untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku