TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGAMANAN OBJEKOBJEK VITAL NASIONAL BERDASARKAN UU NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

ABSTRAK\ud ANDI SYAHRUN HIDAYATULLAH (B111 12 393) Tinjauan Yuridis\ud Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Objek-Objek\ud Vital Nasional Berdasarkan UU No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional\ud Indonesia, di bawah bimbingan dan arahan bapak Achmad Ruslan selaku\ud pembimbing I dan bapak Muh Hasrul selaku pembimbing II.\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelakasanaan kewenangan\ud Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan objek-objek vital nasional sudah\ud berdasarkan UU No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan\ud mengetahui kendala pelaksanaan pengamanan objek-objek vital nasional oleh\ud Tentara Nasional Indonesia. Berbagai preskripsi/penelitian akan muncul setelah\ud menguraikan landasan teori kewenangan, sumber kewenangan, peran, fungsi,\ud tugas TNI, dasar hukum TNI, dan penjelasan objek vital nasional, kedudukan\ud Memorandum of Understanding, serta mencermati kontruksi yuridis UU Tentara\ud Nasional Indonesia, Kepres tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan\ud Perjanjian Kerjasama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan\ud Tentara Nasional Indonesia.\ud Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan\ud terhadap berbagai karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang\ud memiliki berkaitan dengan masalah yang dikaji serta wawancara kepada praktisi\ud yang memiliki kapasitas sehubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang\ud diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah untuk\ud selanjutnya penulis sajikan secara preskripsi, yaitu dengan memberikan penilaian\ud tentang benar atau salahnya suatu peristiwa hukum sesuai dengan apa yang\ud seharusnya menurut hukum dalam konteks permasalahan yang dihadapi.\ud Berdasarkan pembahasan dan fakta maka dapat ditarik kesimpulan\ud bahwa (1) pengaturan pengamanan objek vital nasional oleh Tentara Nasional\ud Indonesia terkait dengan MoU dengan Kementerian Perhubungan Republik\ud Indonesia memiliki keabsahan tidak bertentangan dengan undang-undang (2)\ud pelaksanaan kewenangan pengamanan objek vital nasional oleh Tentara\ud Nasional Indonesia berdasarkan MoU dengan Kemeterian Perhubungan\ud Republik Indonesia berkewajiban memberikan bantuan personel kepada pihak\ud Kementerian Perhubungan selaku pengelola objek vital nasional.\ud Kata kunci: Kewenangan, Tentara Nasional Indonesia, Memorandum of\ud Understanding (MoU