Hukum Perkawinan Islam Indonesia perspektif Hak Asasi Manusia dan Gender

ABSTRAK Hukum perkawinan islam Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1974 dianggap sudah tidak relevan lagi dengan masa sekarang. Kondisi sosial masyarakat yang berbeda serta semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang keadilan membuat hukum perkawinan islam mendapatkan kritik dari berbagai kalangan dan perlu dikaji nilai-nilai hukumnya. Tujuan penulisan thesis ini adalah untuk menganalisis ketentuan Hukum Perkawinan Islam perspektif Hak Asasi Manusia dan untuk menganalisis ketentuan Hukum Perkawinan Islam perspektif Gender. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dengan mengkaji seluruh hukum positif terkait hukum perkawinan islam, dan juga pendekatan konseptual, dengan mengkaji konsep-konsep keadilan yang ada dalam Hak Asasi Manusia dan Gender. Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum hukum perkawinan Islam di Indonesia pada dasarnya telah mengadopsi beberapa ketentuan dalam instrument HAM internasional. Namun dalam beberapa pasal ditemukan ketentuan dalam hukum perkawinan islam, pemberian hak yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam hal batas minimal usia nikah, hirarki perwalian dalam perkawinan, serta penunjukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebgai ibu rumah tangga. Ditinjau dari perspektif gender, hukum perkawinan Indonesia sudah dianggap adil. Misalnya kedudukan dan hak suami istri yang sama dalam perkawinan. Meskipun demikian masih ada beberapa pasal yang berpeluang menimbulkan diskriminasi gender. Misalnya beberapa ketentuan hak dan kewajiban yang menempatkan laki-laki di atas perempuan. ABSTRACT Islamic marriage law of Indonesia that has existed since 1974 is considered to be no longer relevant to the present. Different social conditions of society as well as the increasing public awareness of justice make Islamic marriage law get criticism from various circles and need to be reviewed its legal values. The purpose of this thesis is to analyze the provisions of Islamic Marriage Law human rights perspective and to analyze the provisions of Islamic Marriage Law Gender Perspective. Type This research is qualitative research with library research (library research). The approach used in this study is the legislation approach, by examining all positive laws related to Islamic marriage law, as well as conceptual approach, by examining the concepts of justice existing in Human Rights and Gender. The results of this study conclude that in general Islamic marriage law in Indonesia has basically adopted some provisions in international human rights instruments. However, in some articles found provisions in Islamic marriage law, granting unequal rights between men and women. For example in terms of the minimum age of marriage, hierarchy in the marriage trust, as well as the appointment of the husband as the head of the family and wife as a housewives. Viewed from a gender perspective, Indonesian marriage law is considered fair. For example the same position and marital rights in marriage. Nevertheless, there are still some articles that are likely to cause gender discrimination. For example some of the rights and obligations that place men above wome