PROSEDUR PENGAJUAN DAN MEKANISME PENGUJIAN RESTITUSI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. HASTA KARYA PERDANA

Dalam sebuah pengembangan bisnis para pengusaha khususnya pada bidang jasa usaha kontruksi sering mengalami hambatan pada cashflownya, karena beberapa pelanggannya adalah pihak yang ditunjuk untuk memungut pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 2012. Keterbatasan kemampuan dalam penyusunan administrasi dan biaya yang seharusnya digunakan untuk membayar tenaga ahli serta material utama menjadikan mereka para pengusaha harus mengambil keputusan kredit. Beberapa dari mereka menganggap restitusi kelebihan pembayaran akan banyak menyita waktu dan biaya sehingga atas kelebihan pembayaran yang disebabkan dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai oleh pihak pemungut pajak lebih baik menjadi dibiayakan saja pada Harga Pokok Penjualan. Hasil studi ini menunjukkan tentang prosedur pengajuan dan mekanisme pengujian sehingga para pengusaha dapat mengetahui uji formal dan berkas apa yang perlu dipersiapkan untuk permohonan restitusi. Restitusi juga bisa menjadi solusi financial saat telah dikabulkannya permohonan restitusi. Sebesar apapun biaya yang menjadi nilai Surat Tagihan Pajak, restitusi akan tetap dikabulkan dan atas tunggakan pajak yang diperoleh akan langsung dikurangkan dari nilai kelebihan pembayaan Pajak Pertambahan Nilai yang direstitusika