ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KESELAMATAN IBU DAN ANAK DI KOTA SEMARANG

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Ibu dan Anak merupakan suatu kebijakan untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu dan anak. Namun implementasi Perda ini belum optimal dikarenakan Bidan di fasilitas kesehatan belum mengetahuikeberadaan Perda.Tujuan penelitian menganalisis implementasi kebijakan Perda Keselamatan Ibu dan Anak. Jenis penelitian deskriptif kualitatif.Pengumpulan data melalui wawancara mendalam pada DKK Semarang, Puskesmas dengan capaian angka kematian ibu dan anak yang terendah dan tertinggi, serta RSUD K.R.M.T Wongsonegoro. Subyek penelitian yaitu Kasie KIA DKK, Bidan Koordinator KIA, dan Bidan RS sebagai informan utama dan informan triangulasi yaitu Kabid Kesmas DKK, Kepala Puskesmas, Kepala Rawat Inap Perinatalogi, serta kelompok sasaran.Analisis data menggunakananalisis isi. Variabel penelitian meliputi implementasi kebijakan Perda Keselamatan Ibu dan Anak dilihat dari karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan karakteristik lingkungan. Hasil penelitian menunjukan implementasi Perda terkendala dalam sosialisasinya, dikarenakan terputusnya alur penyampaian informasi, metodenya tidak efektif, belum dirilisnya Perwal dan anggaran yang terbatas. Karakteristik masalah terkendala oleh persepsi tenaga kesehatan belum menganggap efektif keberadaan Perda serta populasi sasaran yang besar mempersulit implementasi. Karakteristik kebijakan terhambat oleh pemahaman tenaga kesehatan yang minim tentang tujuan Perda dan ketersediaan Bidan yang kurang. Komunikasi dan koordinasi dalam penyampaian informasi Perda belum terlaksana karena rendahnya motivasi dan komitmen Puskesmas untuk menyampaikannya melalui rapat dan pertemuan. Karakteristik lingkungan terhambat kondisi sosio ekonomi terutama masyarakat kurang mampu yang pemahamannya tentang Perda terbatas. Pemanfaatan media dalam penyebaran informasi Perda masih minim. Dukungan pejabat Bagian Hukum masih kurang karena belum memprioritaskan Perwal dalam agendanya Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, peraturan daerah, KI