PERLINDUNGAN HAK ATAS PEMBAGIAN GAJI AKIBAT PERCERAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga).Perceraian tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa namun Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi teladan untuk masyarakat juga melakukan perceraian.Salah satu dampak dari perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah adanya pembagian gaji pasca perceraian untuk bekas istri dan anak. Masalah mengenai kewajiban untuk melakukan pembagian gaji pasca perceraian diatur secara khusus didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan kepada bekas istri dan anak guna menyambung kehidupan pasca perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.Selanjutnya, untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hak mantan istri dan anak terhadap PNS yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan semua gejala dan fakta hukum dan menganalisa permasalahan yang dikemukakan pada penelitian ini.Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan menggunakan data primer berupa wawancara dengan pihak yang sekiranya dapat menjawab permasalahan yang ada dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa perlindungan hak bekas istri Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama hanyalah berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam yaitu pembagian uang mut’ah, nafkah iddah, perlunasan mas kawin dan nafkah anak. Ditambah dengan banyaknya hambatan yang membuat sulit terciptanya perlindungan hak atas pembagian gaji untuk bekas istri Pegawai Negeri Sipil.Solusi yang dapat dilakukan apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembagian gaji adalah bekas istri dapat melaporkannya kepada pejabat yang berwenang menangani masalah tersebut. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan sanksi berupa hukuman disiplin berat. Diharapkan dengan adanya sanksi maka akan tercipta perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anak sehingga dapat terjamin hidupnya pasca perceraian. Kata kunci: Perceraian, Pegawai Negeri Sipil, Pembagian gaji, Pelindungan hukum