Penanggulangan Terorisme oleh Polri dalam Perspektif Penangkalan (Pre-emtif) dan Pencegahan (Preventif)

Salah satu tujuan Negara Kesatuaan Republik Indonesia menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.Namun dalam kenyataannya tindakan Terorisme dinegara kita terus berlangsung dalam bentuk peledakanpeledakan bom ditempat-tempat umum yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas dan mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Untuk itu Polri sebagai Instansi pemelihara Kamtibmas dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus memahami sifat, bentuk dan metoda operasi dari kegiatan terorisme pada umumnya, dalam rangka menanggulangi Terorisme sehingga mampu menyentuh jantung permasalahan, agar permainan teror ini tidak berlanjut. Beberapa prinsip Pemerintah dalam mengatasi masalah Terorisme, antara lain: (1) Menganggap terorisme sebagai tindakan yang tidak diskriminatif yang bisa mengenai siapa saja; (2) Mengutamakan penangkalan dan pencegahan atas aksi-aksi terorisme, namun apabila tetap muncul pemerintah akan tetap bertindak tegas; (3) Berprinsip memerangi terorisme merupakan kepentingan nasional, (4) menolak dikaitkannya terorisme dengan Islam maupun dengan etnis serta bangsa tertentu. Untuk itu Penulis mencoba mengajukan suatu konsep berupa Strategi partisipasi sosial dalam penangkalan (Pre-emtif) dan pencegahan (Preventif) dalam penanggulangan terorisme di Indonesia yang meliputi : (1) Dukungan Publik yang nyata; (2).Peningkatan Responsivitas Publik; (3) Partisipasi sosial dikembangkan sebagai wujud komitmen nasional; dan lain sebagainya; Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah oleh Polri antara lain: (1). Pada level Mabes Polri menyiapkan materi pembekalan meliputi : (a). Mekanisme kerja teroris tingkat Internasional maupun nasional dan upaya penanggulangannya; (b). Komunikasi sosial yang aplikatif sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia,; (c). Inter personal Skill yang aplikatif sesuai ancaman yang aktual dan kondisi masyarakat Indonesia; (2). Pada level Polda menyiapkan tenaga Instruktur yang memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan tentang terorisme, Komunikasi sosial maupun pengetahuan teknis Kepolisian disamping ketrampilan perorangan (Interpersonal skill), untuk disampaikan kepada Personel Polri di jajaran Polres sampai Pos Pol; (3). Pada level Polres menyiapkan personel Polres, sampai Pos Pol yang akan ditugaskan untuk berperan dalam upaya meningkatkan dukungan nyata dari publik dan Responsivitas publik maupun partisipasi sosial, dalam rangka penangkalan dan pencegahan kegiatan terorisme,; (4). Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara periodik di Polres ataupun Polsek yang ditunjuk.; (5). Hasil pelatihan dilakukan analisa dan evaluasi secara periodik di Polres maupun Polda sesuai dengan perkembangan kegiatan terorisme