Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Terhadap Strategi Humas Pemerintah (Studi Kasus Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Strategi Humas Mahkamah Konstitusi)

Bagas Febrantoro, L100110057, Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Terhadap Strategi Humas Pemerintah (Studi Kasus Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Strategi Humas Mahkamah Konstitusi), Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi Dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. Dengan telah disahkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewajibakan seluruh badan publik menerapkannya, banyak dari mereka membenahi diri dalam proses keterbukaan. Salah satunya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, juga harus menerapkan UU tersebut dengan kode etik yang dimilikinya. Dalam penelitian ini membahas tentang strategi humas Mahkamah Konstitusi dalam mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 untuk menuju good PR goverment sesuai dengan UU tersebut. Penelitian studi kasus kualitatif ini dilakukan melalui wawancara informan humas Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa humas Mahkamah Konstitus telah mencoba terbuka dengan publik sejak tahun berdirinya mereka, seperti halnya dalam amanat UU No. 14 Tahun 2008. Namun ketika UU tersebut disahkan, MKRI semakin siap dengan strategi keterterbukaan sesuai pada visi, misi MKRI sendiri