Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Kampung Joyodiningratan Kratonan Surakarta)

Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi setiap manusia. Namun demikian, tidak semua manusia mampu memenuhinya dengan memiliki rumah sendiri karena keterbatasan kondisi ekonomi dan biaya. Maka sewa rumah sebagai tempat tinggal, merupakan alternatif bagi sikap manusia yang belum memiliki atau tempat tinggal sendiri. Masyarakat di Kampung Joyodiningratan (Sidokare) kratonan Surakarta pada umumnya mayoritas beragama Islam. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kampung Joyodiningratan (Sidokare) Kratonan Surakarta menyewakan rumah karena memiliki rumah lebih dari satu dan sebagai tambahan penghasilan. Bisinis ini adalah bisnis yang syaratnya dengan resiko, sehingga memerlukan penyelesaian yang benar sesuai dengan prinsip Ijārah dalam Islam apabila terjadi wanprestasi ataupun penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tujuan hukum Islam terhadap akad perjanjian sewa menyewa rumah di Kampung Joyodiningratan (Sidokare) Kratonan Surakarta. Apa saja masalah yang timbul dan apakah peneyelesaiannya sudah sesuai dengan prinsip Ijārah dalam Islam. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad perjanjian sewa-menyewa rumah serta penyelesaian wanprestasi maupun masalah yang lainnya yang sesuai dengan prinsip Ijārah dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang penulis lakukan di Kampung Joyodiningratan (Sidokare) Kratonan Surakarta secara langsung. Untuk menarik kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu kesesuaian antara data lapangan dengan hukum Islam. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa akad perjanjian sewa rumah di Kampung Joyodiningratan (Sidokare) Kratonan Surakarta telah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja sebagian belum menerapkan salah satu azaz hukum kontrak dalam Islam yaitu Al-Kitābah (Tertulis). Tentang pertintah untuk pembuatan perjanjian secara tertulis, jika suatu saat terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka para pihak memiliki alat bukt