Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemberdayaan Pendidikan Politik Pada Masyarakat Wonogiri (Studi Kasus Pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Periode 2014-2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan pendidikan politik, bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam upaya pemberdayaan pendidikan politik, kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan, dan solusi mengatasi kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan pada masyarakat Wonogiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validitas data menggunakan dua macam trianggulasi yaitu sumber data dan pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan yaitu (1) pemahaman anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan pendidikan politik: menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 beserta menaati peraturan-peraturan yang ada, telah menjadi panutan bagi masyarakat Wonogiri; (2) aktivitas yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam upaya pemberdayaan pendidikan politik pada masyarakat Wonogiri telah diupayakan oleh anggota legislatif perempuan dan diapresiasi oleh masyarakat Wonogiri; (3) Kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan, dari dalam fisik, sosial budaya, sikap pandang, dan historis. Sedangkan kendala dari luar, kurangnya anggaran dana dari pemerintah daerah, manajemen waktu, dan karakter masyarakat; (4) solusi mengatasi kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan pada masyarakat Wonogiri yaitu menambah anggaran untuk pemberdayaan pendidikan politik, meningkatkan kinerja anggota legislatif, peningkatan pengawasan dari pemerintah, menambah intensitas bertemu langsung dengan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan politik