Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

Dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan), secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama dan terjadi suatu perkawinan antara manusia yang berlainan jenis itu. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan YME. Sedangkan perkawinan beda agama adalah perkawinan antar dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama, untuk mengetahui bagaimana keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda agama dan untuk mengetahui pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus pemberian ijin perkawinan beda agama. Jenis penelitian ini bersifat Diskriptif yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti. Dan pendekatannya normatif empiris, Normatif artinya sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif sedangkan Empiris artinya sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa: Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama adalah bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat materiil perkawinan, serta karena tidak adanya ketentuan yang mengatur secara terperinci mengenai perkawinan beda agama maka Pengadilan Negeri memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Berdasarkan penetapan yang diteliti hakim memberikan pertimbangan hukum yang keliru. Hakim mendasarkan diri pada stbl 1898 No. 158 tentang Peraturan Perkawinan Campuran yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga Penetapan hakim No. 93/Pdt.P/2010/PN.Ska mengandung kekeliruan sehingga dasar hukum dilakukannya perkawinan tersebut tidak sah yang berakibat perkawinan yang dilakukan kedua mempelai tidak sah. Hal ini berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, apabila suami islam dan istri kristen dan istri tunduk pada hukum suami maka perkawinan dilangsungkan menurut hukum suami (agama islam). Apabila suami kristen dan istri islam adalah tidak sah. Dasarnya Qs. Al Baqarah: 221. Begitu pula keabsahan perkawinan menurut hukum Kristen adalah sah, apabila mendapatkan dispensasi dari pastur paroki. Sedangkan Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus pemberian ijin perkawinan beda agama adalah Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam, dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam