Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ( K3) Pegawai PT. Kereta Api ( Persero) DAOP VI Yogyakarta

Tujuan penelitihan ini adalah untuk lebih mendalami dan memahami bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Kereta Api (persero) DAOP VI Yogyakarta serta untuk mengetahui hambatan apa yang timbul dalam perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Kereta Api (Persero) DAOP VI Yogyakarta dan bagaimana cara penyelesaiannya. Dalam penelitihan ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum metode pendekatan yuridis sosiolgis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan Berdasarkan uraian hasil penelitihan dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Kereta Api ( Persero) telah dilakukan dan dijalankan dengan baik, berjalan lancar dan telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, karena perusahaan disini menyadari benar bahaya yang akan timbul. Dalam pelaksanaan peningkatan produktivitas karyawan tersebut tidak terlepas dari hambatan atau problem tersebut diantaranya adalah Keterlambatan datangnya Kereta Api atas jadwal yang ditentukan, Pelayanan pemesanan tiket pada PT. Kereta Api, Adanya penumpang yang tidak memiliki tiket saat naik kereta api, Banyaknya korban jiwa atas kurangnya palang perlintasan kereta api, Kelalaian petugas penjaga perlintasan kereta api yang tidak segera menutup palang perlintasan disaat kereta api merlintas, Kurangnya perawatan sarana dan prasarana pada rel kereta api, Belum meratanya pembangunan rel kereta api di seluruh Indonesia. Untuk itulah ditetapkan cara-cara untuk mengatasi adanaya hambatan atau problem tersebut yaitu untuk permulaan diadakan musyawarah antara kedua belah pihak, selanjutnya pekerja mendapat tuguran. Apabila pekerja tersebut masih melakukan kesalahan atau pelanggaran maka pihak perusahaan akan memberikan surat peringatan ke I sampai ke III dengan disertai tindakan skorsing dan atau potong gaji. Peringatan ke IV akan diberikan jika pekerja tersebut masih mengulang kesalahan tang disertai dengan tindakan pemutusan hubungan kerja