Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Orang Dewasa Dengan Anak Diwah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali)

Tinjauan Yuridis Perkawinan Orang Dewasa dengan Anak dibawah Umur(studi kasus pengadilan agama boyolali). Rini Puji Astuti. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu dibolekah perkawinan yang Bolehkah menurut hukum perkawinan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, Hakim memberikan pertimbangan penetapan perkawinan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, akibat hukum jika sudah terjadi perkawinan orang dewasa dengan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Boyolali. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan jenis penelitian deskripsi. Adapun pun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menurutkan yang ada pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini. Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan berupa data hasil wawancara dan penetapan dispensasi nikah yang telah dijelaskan dalam uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan No. 034/Pdt.P/201/PA.Bi Skh cukup beralasan untuk dikabulkannya permohonan. Serta hakim dapat menyesuaikannya dengan peraturan perundangan yang mengatur perkara permohonan dispensasi nikah. Sehingga melalui adanya penyesuaian antara hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka didapat suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan dispensasi nikah ini. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak. Sedangkan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi orang dewasa dengan anak dibawah umur , seorang hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggung jawabkan Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kaidah Fiqhiyyah menjadi dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi orang dewasa dengan anak di bawah umur melakukan perkawinan itu sendiri,serta Akibat hukum setelah terjadi perkawinan orang dewasa dengan anak dibawah umur bahwa anak tersebut telah dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Pengaturan mengenai perkawinan anak di bawah umur dan dispensasi nikah ini telah diatur dengan jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan serta Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indones