Perjanjian Pengangkutan (Studi Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Barang Berasuransi Pada PT. Pos Surakarta)

PT. Pos Indonesia cabang Surakarta sebagai salah satu badan usaha milik negara yang menjalankan kegiatan pengiriman barang di Surakarta. Kegiatan pengiriman ini menimbulkan perjanjian antara pihak pengirim dengan pihak PT. Pos Indonesia dimana masing- masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dimana perjanjian yang disepakati bersama terkadang terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya baik yang disebabkan karena wanprestasi maupun karena keadaan yang menyebabkan terjadinya ketidak sesuaian dengan yang diperjanjikan sehingga perlunya asuransi untuk menanggulangi kerugian dari keadaan tersebut. Tujuan skripsi ini adalah untuk mendiskripsikan pola hubungan hukum antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia cabang Surakarta serta mendiskripsikan bentuk tanggung jawab terhadap pengiriman yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia cabang Surakarta khususnya pengiriman barang berasuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian dengan pendekatan non doktrinal yang kualitatif, hal ini dikarenakan dalam penelitian ini hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas- asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembagalembaga dan proses- proses yang berlakunya kaidah- kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna- makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka. Dengan demikian dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor- faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian berupa subjek yang terlibat dalam perjanjian pengiriman barang berasuransi adalah pengirim dan PT. Pos Indonesia cabang Surakarta. Mengenai objek perjanjian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu barang kiriman yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan dan akta perjanjian kiriman barang dengan pengkususan pada pengiriman barang dengan jaminan asuransi maka PT. Pos memberikan penawaran kepada pengirim. Berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan masing – masing pihak adanya kelalaian karena keadaan tertentu yang mungkin terjadi dengan perjanjian tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan, termasuk pengaturan mengenai pemberian ganti kerugian jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam penelitian yang dilaksanakan ditemukan bahwa hak pengirim bila terjadi “overmarcht sementara” jika kiriman itu bukanlah kiriman paket kilat khusus maka belum terlindungi tentang pemberian ganti kerugiannya.