Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur, untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur serta untuk mengetahui akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur dalam Penetapan Izin Perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini. Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan berupa data hasil wawancara dan penetapan dispensasi nikah yang telah dijelaskan dalam uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan No.0052/Pdt.P/2011/PA.Skh dan No.030/Pdt.P/2010/PA.Skh cukup beralasan untuk dikabulkannya permohonan dispensasi nikah ini. Serta hakim dapat menyesuaikannya dengan peraturan perundangan yang mengatur perkara permohonan dispensasi nikah. Sehingga melalui adanya penyesuaian antara hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka didapat suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak. Sedangkan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur, seorang hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kaidah Fiqhiyyah menjadi dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur. Serta untuk akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur itu sendiri bahwa anak tersebut telah dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Pengaturan mengenai perkawinan anak di bawah umur dan dispensasi nikah ini telah diatur dengan jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia