Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Perceraian Terhadap Hak Alimentasi Anak/Hak Hadhanah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini. Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan berupa data hasil wawancara dan putusan perceraian yang telah dijelaskan dalam uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan perceraian talak No: 0302/Pdt.G/2011/Pa.Ska telah sesuai dengan perundangan yang mengatur mengenai masalah perceraian sekaligus mengenai hak alimentasi anak/hak hadhanah kepada anak-anak korban perceraian. Karena dalam hal ini, adanya pengaturan mengenai hak alimentasi anak/hak hadhanah telah diposisikan sebagai akibat hukum dari adanya suatu perceraian/pemutusan hubungan perkawinan. Khususnya dalam perkara cerai talak antara Fulan dan Fulaniwati yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta ini telah memenuhi rasa keadilan tidak hanya bagi kedua belah yang bersengketa tetapi yang terpenting bagi kedua anaknya yang masih tergolong anak di bawah umur atau belum mumayyiz. Mengenai pembebanan hak alimentasi anak/hak hadhanah terhadap anak di bawah umur yang diputus pula dalam suatu putusan perceraian merupakan hal yang memang seharusnya perlu diperhatikan lebih bagi hakim yang memeriksa perkara perceraian baik berupa cerai talak ataupun cerai gugat, hal ini dilakukan semata-mata demi menjamin kesejahteraan hidup si anak. Meskipun hubungan antara suami dan isteri telah hapus/hilang sehubungan adanya perceraian akan tetapi hubungan antara anak dan orang tuanya tidak dapat hilang begitu saja terkait tetap adanya kewajiban/tanggung jawab orang tua yang harus dipenuhi setidaknya hingga anak mereka telah mumayyiz atau berumur 21 tahun dan telah dapat menafkahi hidupnya sendiri. Pengaturan mengenai perceraian sekaligus adanya pemenuhan hak alimentansi anak/hadhanah telah diatur dengan jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesi