Analisis Belanja Publik Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Kinerja Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini menganalisis anggaran belanja publik program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan kinerja pelayanan pendidikan di Kabupaten Boyolali. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementrian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang tersedia di Disdikpora dan DPPKAD Kabupaten Boyolali mulai periode 2007-2011. Data yang di perlukan yaitu data APBD tahun 2007 sampai tahun 2011. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil analisis tren total anggaran belanja fungsi pendidikan untuk tahun 2012-2016 menunjukan hasil yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Rasio belanja APBD menurut fungsi pendidikan, dari tahun ke tahun menunjukan proporsi yang lebih besar dari fungsi-fungsi lain, hal ini memperlihatkan perhatian pemerintah Kab. Boyolali terhadap pengembangan sektor pendidikan. Total belanja pendidikan per siswa di Kabupaten Boyolali untuk wajar 9 tahun pada tahun 2007= Rp. 246.955; 2008= Rp 321.311; 2009= Rp 381.119; 2010 Rp. 19.898. Rasio belanja modal terhadap belanja operasional menunjukan dukungan belanja operasional untuk memfasilitasi pendidikan. Capaian indikator program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun cenderung menurun dan tidak stabil namun masih diatas 80% atau kategori cukup baik. Analisis korelasi menunjukan koefisien korelasi variabel capaian kinerja dan belanja sebesar 0,289 dengan nilai positif dan signifikan 0,019 pada taraf 0,05. Hasil ini menunjukan bahwa belanja pendidikan berkorelasi positif dengan capaian kinerja