Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polresta Surakarta (Study Kasus Di Polresta Surakarta)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang menjamin bagi tindakan diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana,untuk mengetahui pelaksanaan dari wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menjadi penghambat petugas penyidik untuk melakukan diskresi kepolisian pada saat penyidikan di Polresta Surakarta. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan diskresi oleh polisi pada saat penyidikan di Polresta Surakarta terdapat dasar hukum yang menjadi pedomannya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002, hukum tidak tertulis yang berlaku didalam masyarakat, Kode etik profesi polri. Pelaksanaan diskresi diserahkan kepada masing-masing penyidik di Polresta Surakarta dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demi kepentingan umum yang lebih luas.Dalam pelaksanaan diskresi tersebut terdapat faktor-faktor yang mendorong maupun yang menjadi penghambat, baik dari internl maupun dari ekstern polisi. Faktor yang mendukung yang berasal dari intern polisi adalah substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas polisi dan faktor fasilitas, sedangkan faktor eksternnya adalah masyarakat dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat serta faktor budaya. Faktor penghambat yang berasal dari intern polisi diantaranya adalah kendala struktural, kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi dan masih lemahnya penegakan hukum serta oknum aparat. Faktor penghambat yang berasal dari ekstern berasal dari kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan kepolisian. Dalam menggunakan wewenang diskresi penyidik tidak boleh bertindak sewenang-wenang tetapi tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Bagi masyarakat untuk lebih bisa memahami bahwa kewenangan diskresi oleh polisi memang diberikan oleh hukum didalam lingkup tugasya. Penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan penulis miliki dalam membuat penulisan hukum ini. Namun penulis berharap apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian