Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kasus Pidana (Studi Terhadap Aspek Normative-Empiris Di Surakarta)

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai tujuan sebagai negara kesejahteraan. Hal ini membuktikan bahwa HAM sangat dijunjung tinggi terutama di dalam lingkup hukum, oleh karenanya sejalan apabila orang yang berhadapan dengan hukum terutama hukum publik dalam hal ini adalah pidana mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan persamaan di depan hukum dan mendapatkan perlakuan peradilan secara adil sehingga perlu kiranya untuk menempatkan posisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) secara strategis dan universal terhadap segala kasus pidana yang menimpa masyarakat sebagai wujud kontroling penegakan hukum pidana, karena tak semua orang mengetahui seluk beluk hukum pidana terutama mengenai variabel harus terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, seandainya salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan pidana. Disini perlunya LBH mulai muncul untuk mengontrol setiap gerakan penegak hukum demi terwujudnya peradilan yang bebas dan adil mulai dari penyidikan hingga putusan LBH lambat laun sudah dikuasai oleh hal-hal yang sifatnya profit, sehingga perlu perombakan ulang LBH sebagai wujud konsep bantuan hukum konstitusional yang responsif terhadap permasalahan-permasalah hukum pidana di dalam masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kemudian LBH Perguruan Tinggi (PT) muncul dengan tujuan yang jelas dan mengarahkan terhadap terwujudnya konsep bantuan hukum konstitusional yang non-profit oriented sebagai implementasi tridharma PT yakni berupa “pengabdian”. Hal tersebut harus didukung dan diwujudkan oleh semua pihak dan berharap peran LBH PT dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum menjadi efektif dan berperan lebih banyak untuk menegakkan hukum pidana