ASPEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Slamet Riyadi Unit Palur)

Krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi, sosial dan politik, telah mendudukkan masyarakat Indonesia pada posisi yang sulit. Bank, sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa lainnya. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank, berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (11) yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Slamet Riyadi Unit Palur, untuk mengetahui aspek hukum jaminan dalam perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Slamet Riyadi Unit Palur, untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut dan mengetahui pula upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode yang di gunakan oleh penulis, adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan analisis secara kualitatif, pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Slamet Riyadi Unit Palur. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Slamet Riyadi Unit Palur adalah dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh debitur dengan format baku dan bentuk tertulis yang telah disiapkan oleh bank kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan jaminan oleh debitur yang berupa Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) asli; Surat Keputusan (SK) kenaikan Pangkat Terakhir asli. Aspek hukum jaminan dalam perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri (SK PNS) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Slamet Riyadi Unit Palur tergolong dalam Gadai. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kredit dan upaya-upaya untuk mengatasinya antara lain : (1) Debitur Meninggal Dunia, mengatasinya dengan cara mendaftarkan debitur dalam asuransi jiwa; (2) Debitur diberhentikan dari instansi kerja, mengatasinya dengan cara debitur sebagai PNS harus mendapat ijin dari atasan langsung; (3) Tindakan Bendahara yang Nakal, mengatasinya dengan cara administrasi pencatatan yang baik; (4) Debitur Dipindah tugaskan, mengatasinya dengan cara pengarsipan yang baik; (5) Debitur Pensiun, mengatasinya dengan cara Bank harus memperhatikan usia debitur