PIAGAM MADINAH DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Studi Komparatif Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Konsep Demokrasi)

Fakta keragaman Indonesia dari sisi agama, etnis, suku dan budaya tidak bisa kita bantah dan merupakan kekayaan bangsa. Fakta ini memiliki kesamaan dengan kondisi kota Madinah ketika masa Nabi yang kemudian dirumuskan dalam sebuah konstitusi yang kita kenal dengan nama Piagam Madinah. Telah disepakati bersama pula kalau pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi yang merupakan substansi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusin neggara. Namun, fakta multikutural, multiagama dan multietnis diatas bisa menjadi potensi friksi. Dalam penelitian kali ini penulis ingin meneliti tentang sejauhmana konsep konstitusi Islam yang yang terdapat dalam Piagam Madinah dapat memberikan sumbangsih konseptual terhadap konsep demokrasi di Indenesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka peneliti mencoba membongkar isi dari Piagam Madinah yang merupakan Konstitusi yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad dan masyarakat Madinah dengan membandingkannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuktikan kesesuaiannya dengan prinsipprinsip demokrasi sekaligus berusaha memberikan sumbangsih Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; a). Untuk mengetahui apakah Piagam Madinah yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan penduduk kota Madinah memiliki relevansi dengan substansi demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. b). Mencoba memberikan komtribusi konsep Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. c). Berusaha ingin menjadi jembatan antara sebagian kalangan masyarakat Indonesia yang memiliki kesalahan presepsi tentang konsep konstitusi Islam dengan menghadirkan konsep substansial Piagam Madinah sebagai upaya rekonsiliasi presepsi. d).Mencari sebab-sebab pendikotomian antara konsep Piagam Madinah dengan konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Topik permasalahan yang akan dikaji metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dan non-doktrinal (yang bersifat studi kepustakaan), hasil penelitian akan bersifat deskriptif dan ekplanatif. Kekuatan-kekuatan golongan yang terdiri dari kekuatan sosial, etnis, keagamaan, dan budaya tidak bisa dikesampingkan sebagai sebuah bagian integratif yang secara urgensi ikut ambil bagian dalam pembangunan demokratisasi di Indonesia. Piagam Madinah telah menjadi khasanah yang sangat baik untuk membangun sebuah Negara Bangsa, di satu sisi menjamin kebhinekaan di antara warga-negara, tetapi juga di sisi lain memberikan jaminan kebebasan beragama seperti tertuang dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Spiritualitas yang di bangun adalah spiritualitas inklusif, yang di antara tujuannya adalah membangun persaudaraan dan perdamaian