PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN ( Studi Kasus di Kantor Keimigrasian Surakarta )

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana keimigrasian dan untuk mengetahui kendala-kendala (faktor- faktor penghambat) yang timbul dalam penegakan hukum akibat tindak pidana keimigrasian. Tindak Pidana Keimigrasian merupakan Tindak Pidana yang merugikan negara, tindakan dalam penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil proses kegiatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian. Tindak pidana Keimigrasian adalah Tindak Pidana berupa Pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang keimigrasian yaitu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Tindak Pidana Keimigrasian ini tentu saja sangat merugikan Negara Republik Indonesia Jenis Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin tentang penegakan hokum tindak pidana keimigrasian. Khususnya di wilayah kerja Kantor Keimigrasian Surakarta. Data yang di butuhkan adalah : (1) Data primer, yaitu berupa keterangan / data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fakta - fakta penegakan hukum tindak pidana imigrasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Surakarta dan petugas Kantor Imigrasi, dalam hal ini penyidik ( PPNS ) Imigrasi serta pihak - pihak terkait ; (2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari studi kepustakaan yang berupa sejumlah keterangan/fakta dengan mempelajari bahan-bahan berupa buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan- laporan, arsip-arsip atau bahan lainnya yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana imigrasi. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan mengenai bentuk – bentuk tindak pidana keimigrasianara lain : (1) Tinggal melebihi waktu yang dizinkan (over stay), hal ini bisa terjadi kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas, Visa Kunjungan maupun kepada orang asing yang datang dengan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (Pasal 45 ayat 1 Undang- undang Nomor 9 Tahun 1992). (2) Masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Illegal Stay), di mana orang asing tinggal di Indonesia (Surakarta) setelah masuk secara tidak sah dan tanpa memiliki izin keimigrasian (Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992). (3) Sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan keimigrasian. Di mana orang asing baik secara fisik maupun administrasi melakukan pelanggaran izin tinggal, sebagai contoh: seorang wisatawan asing yang bekerja di suatu perusahaan. (Pasal 50 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992)