STATUS HUKUM PERKAWINAAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ditinjau dari data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang didasarkan kepada literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Mentode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan mengunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan norma yang ada.Dari uraian diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dari teks Perundang-undangan Indonesia yang berbicara tentang pencatatan\ud perkawinan tampak bahwa fungsi pencatatan merupakan urusan administrasi, bukan sebagai syarat sah atau tidaknya suatu pernikahan (akad nikah). Karena pada dasarnya pencatatan perkawinan itu hanya sebagai syarat administratif saja guna memperoleh dan menjamin kepastian hukum bagi para pelakunya