PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH ANTARA PT. PLN APJ PEKALONGAN DENGAN PELANGGAN LISTRIK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pekalongan)

Kehadiran tenaga listrik merupakan hal yang sangat penting dan berguna sebagai sumber tenaga di zaman modern ini. Tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting bagi pendorong perekonomian di bidang industri, karena bagi industri tenaga listrik merupakan bahan bakar terpenting untuk mempermudah pekerjaan dan juga untuk pertumbuhan ekonomi pada khususnya, selain itu tenaga listrik juga berperan daam kecerdasan masyarakat. Ini sesuai dengan pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh. Syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik dari PLN harus terjadi perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) antara pelanggan listrik dengan perusahaan listrik. Tujuannya dalam penelitian ini untuk mengetahui perjanjian jual beli tenaga listrik di PT. PLN dan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa perjanjian jual beli tenaga listrik tegangan rendah yang dilakukan antara PT. PLN APJ Pekalongan dengan pelanggan listrik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normat sosiologis, karena pada awalnya hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Perjanjian jual beli tenaga listrik ini termasuk dalam perjanjian baku yaitu perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak yang mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat. Dalam suatu perjanjian jual beli tenaga listrik terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan pelanggan listrik yaitu antara lain : pelanggaran golongan PI yaitu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya, pelanggaran golongan PII yaitu pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi, dan pelanggaran golongan PIII yaitu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi. Pelanggan listrik yang melakukan pelanggaran golongan PIII dikenakan sanksi membayar untuk tagihan susulan P2TL yang ditentukan oleh pihak PLN. Dimana pelanggan listrik dalam sengketa ini melakukan tindakan melepas kabel kumparan tegangan dan arus phasa S yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi sehingga mengakibatkan pembayaran rekening berkurang 1/3 dari pembayaran yang sebenarnya