PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN KLATEN

1 januari tahun 2001 merupakan awal diberlakukannya kebijakan Otonomi daerah, pemberian otonomi yang luas membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu setiap daerah dituntut agar dapat membiayai daerahnya sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dimilikinya. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan daerah pada sebelum dengan sesudah kebijakan otonomi daerah di berlakukan di Kabupaten Klaten. Analisa yang di gunakan adalah analisa kualitatif, yaitu analisa yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat-kalimat dan analisa kuantitatif, yaitu analisa dengan menggunakan rumus-rumus dan analisa pasti. Analisa kuantitatif yang digunakan meliputi analisa derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah), kebutuhan fiskal (fiscal need), kapasitas fiskal (fiscal capacity), dan upaya fiskal (fiskal effort). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di Kabupaten Klaten : Derajat Desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) yang ditinjau dari persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) menunjukkan bahwa pada masa sebelum otonomi daerah lebih tinggi dari pada sesudah otonomi daerah. Sedangkan di lihat dari uji t mununjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah otonomi derah. Kebutuhan fiskal (fiscal need) sebelum otonomi daerah lebih rendah dari pada sesudah otonomi daerah diberlakukan. Dilihat dari uji t menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kebutuhan fiskal sebelum dan sesudah otonomi daerah. Kapasitas fiskal (fiscal capacity) sebelum kebijakan otonomi daerah lebih rendah dari pada sesudah kebijakan otonomi dearah diberlakukan. Dilihat dari uji t menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kapasitas fiskal sebelum dan sesudah otonomi daerah. Dan, upaya fiskal (fiskal effort) pada masa setelah kebijakan otonomi daerah diberlakukan lebih baik dari pada sebelum otonomi daerah. Dilihat dari uji t menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara upaya fiskal sebelum dan sesudah otonomi daerah. Key word : Otonomi daerah, Derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah), Kebutuhan fiskal (fiscal need), Kapasitas fiskal (fiscal capacity), Upaya fiskal (fiskal effort)