ANALISIS PERKEMBANGAN DAN PERBANDINGAN KINERJA KUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH PADA KABUPATEN SUKOHARJO DAN KABUPATEN SRAGEN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:1) menganalisis perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah tahun 200-2006 di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen. 2) menganalisis perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah tahun 200-2006 di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang terdiri dari realisasi APBD di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen tahun anggaran 2004-2006 yang diperoleh dari obyek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif.Analisis Rasio Keuangan yang digunakan terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian), Debt Service Coverage Ratio (DSCR), dan Rasio Pertumbuhan. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa: 1).Rasio Kemandirian kedua Pemerintah Daerah tersebut mempunyai hubungan instruktif, sehingga tingkat ketergantungan dengan Pemerintah Pusat masih tinggi. 2) Hasil Rasio Efektifitas Kabupaten Sragen sudah mencapai 100% berarti kinerja keuangan Pemerintah Daerah sudah efektif dan Kabupaten Sukoharjo belum mencapai 100% berarti kinerja keuangan Pemerintah Daerah belum efektif. 3)Hasil Rasio Efisiensi Kabupaten Sragen kurang dari 100% berarti kinerja keuangan daerah sudah efisien dan Kabupaten Sukoharjo lebih dari 100% berarti kinerja keuangan daerah tidak efisien. 4) Rasio Aktivitas menunjukkan bahwa belanja operasional kedua Pemerintah Daerah lebih besar dari pada rasio belanja modal, ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan belum optimal. 5) Rasio DSCR menunjukkan bahwa kedua Pemerintah Daerah mampu mengembalikan hutang-hutangnya, karena nilai DSCR lebih dari yang disyaratkan (2,5). 6) Rasio Pertumbuhan menunjukkan bahwa masing-masing Pemerintah Daerah memprioritaskan belanja yang berbeda. Artinya kedua Pemerintah Daerah belum mampu menyeimbangkan antara belanja operasional dan belanja modal