ANALISIS KINERJA ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO

Pengukuran kinerja pada pemerintah daerah digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja anggaran keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 2005. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif dengan menggunakan alat analisis yaitu teknik pengukuran value for money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) dan rasio kinerja (rasio kemandirian daerah, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio retribusi daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur daerah terhadap total belanja dan rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: berdasarkan teknik pengukuran value for money yaitu tingkat ekonomi, tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas dengan hasil rata-rata yang bernilai kurang dari 100% maka kinerja keuangan yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan kegiatan operasionalnya adalah ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu, berdasar rasio kinerja keuangan yaitu rasio kemandirian daerah yang ditunjukkan dengan hasil rata-rata diantara 0%-25% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah. Dalam rasio pajak daerah terhadap PAD dan rasio retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2004 menunjukkan partisipasi masyarakat yang paling tinggi dalam membayar pajak dan retribusi. Sedangkan rasio belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik terhadap total belanja pada tahun anggaran 2003 menunjukkan alokasi dana yang ditujukan untuk masyarakat adalah paling baik karena memiliki nilai rasio belanja aparatur daerah terhadap total belanja yang terendah dan rasio pelayanan publik terhadap total belanja yang tertinggi