ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu mendorong peran masyarakat untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Sragen dalam rangka otonomi daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah APBD pemerintah kabupaten Sragen tahun anggaran 2004-2008, adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, dan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) pemerintah kabupaten Sragen. Masih rendahnya kemampuan keuangan dalam pembiayaan merupakan salah satu faktor kendala dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pembangunan daerah. Hal ini nampak pada rasio kemandirian daerah yang tergolong instruktif atau daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial dan masih rendahnya PAD dan BHPBP, sedangkan ketergantungan sumbangan terhadap pihak ekstern termasuk rendah tapi kemandirian masih belum tercapai. Evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah kabupaten Sragen tahun anggaran 2004-2008 adalah evaluasi terhadap rasio kemandirian daerah, derajad desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan upaya fiskal, sehingga dapat diketahui kondisi keuangan daerah kabupaten Sragen. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten Sragen selama 5 tahun anggaran ( 2004-2008 ) memiliki rata-rata yaitu rasio kemandirian 10,3%, derajad desentralisai fiskal 6,10%, kebutuhan fiskal Rp 28.615,06, kapasitas fiskal 19,996% dan upaya fiskal pada tahun anggaran 2005 dan 2008 bahwa laju pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD, pada tahun anggran 2006 dan 2007 laju pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Berdasarkan evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten Sragen dalam menghadapi otonomi daerah di lihat dari segi keuangan masih rendah atau belum mandiri