Penerapan good corporate governance dalam meminimalkan risiko operasional bank syariah (Studi Terhadap BNI Syariah Cabang Palangka Raya)

Perbankan yang baik adalah perbankan yang dapat melaksanakan fungsi kontrol juga operasionalnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatannya terutama bagi bank syariah dalam mengurangi risiko operasional.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seperti apa konsep Good Corporate Governance yang dimiliki BNI Syariah Cabang Palangka Raya dan untuk mengetahui penerapan konsep Good Corporate Governance BNI Syariah Cabang Palangka Raya dalam meminimalkan risiko operasional. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (filed research) dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari audit internal, Sales Assistent, Customer Service Head dan Customer Service (CS) pada BNI Syariah Cabang Palangka Raya. Sedangkan data pembanding diperoleh dari nasabah BNI Syariah Cabang Palangka Raya. Metode pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang diperoleh, selanjutnya di analisis dengan koleksi data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dari analisis yang penulis lakukan, kemudian diungkapkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa:1) konsep yang dimiliki BNI Syariah Cabang Palangka Raya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Undang-undang (UU), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan keadilan; dan 2)Penerapan GCG dalam meminimalkan risiko operasional di BNI Syariah Cabang Palangka Raya yaitu dengan; Melaksanakan komitmen terhadap peraturan, kebijakan dan juga Kode Etik; melakukan mitigasi risiko dengan meningkatkan kualitas SDM yaitu dengan cara melakukan pelatihan dan sosialisasi manajemen risiko untuk menciptakan kesadaran (risk awareness) kepada seluruh unit kerja dan karyawan; untuk aspek transparansi yaitu dengan adanya saluran informasi yang dapat diakses oleh publik atau stakeholderdan pusat pengaduan nasabah melalui call center, website, sosial media, dan Whistleblowing System yaitu untuk mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal melalui laporan yang diterima; untuk aspek pertanggungjawaban yaitu dengan adanya kebijakan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan untuk aspek akuntabilitas dengan melaksanakan pengawasan dan menempatkan audit internal untuk memantau kinerja dari karyawan